Ironi Pendidikan di Tasikmalaya, 4.400 Anak Masih Putus Sekolah di Usia Produktif – Tasikmalaya – Ironi dunia pendidikan kembali terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga awal tahun 2026, tercatat lebih dari 4.400 anak usia produktif (7-19 tahun) tidak mengenyam pendidikan. Angka ini menjadi potret kelam di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara.
4.400 Anak Putus Sekolah di Tengah Kota Santri
Kabupaten Tasikmalaya dikenal luas sebagai “Kota Seribu Pesantren” dengan ribuan lembaga pendidikan Islam. Namun, di balik predikat tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mencatat angka putus sekolah masih mengkhawatirkan .
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, mengungkapkan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) secara keseluruhan mencapai sekitar 28.000 orang, termasuk kelompok usia di atas 25 tahun. Namun, yang paling memprihatinkan slot bonus 100 adalah kelompok usia produktif 7-19 tahun yang mencapai 4.400 orang . Angka ini merupakan akumulasi dari mereka yang putus di tengah jalan, belum pernah bersekolah, maupun lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
“Angka ini masih tinggi. Meski turun dari tahun-tahun sebelumnya, kerja kita belum selesai,” tegas Wandi dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.
Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama
Berdasarkan data nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), faktor ekonomi masih menjadi penyumbang terbesar anak putus sekolah di Indonesia. Secara nasional, sekitar 3,9 juta anak tidak bersekolah dengan rincian 881.168 anak putus sekolah, 1.027.014 anak lulus namun tidak melanjutkan, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah .
“Faktor ekonomi dan bekerja menjadi penyumbang terbesar dari anak-anak kita yang tidak sekolah,” ungkap Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Mei 2025 .
Secara lebih rinci, faktor anak tidak sekolah antara lain: tidak ada biaya sekolah (25,55 persen), bekerja/mencari nafkah (21,64 persen), merasa pendidikan cukup (9,77 persen), disabilitas (3,64 persen), sekolah jauh (2,61 persen), dan mengalami perundungan (0,48 persen) .
Kesenjangan partisipasi pendidikan antara keluarga mampu dan kurang mampu juga masih terlihat jelas. Keluarga dengan ekonomi lemah cenderung kesulitan mengakses pendidikan layak karena berbagai kendala, mulai dari biaya transportasi, seragam, hingga alat tulis.
Akar Masalah dari Perspektif Daerah
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengidentifikasi sejumlah faktor lokal yang memperparah kondisi ini. Selain faktor ekonomi, keterbatasan akses ke sekolah di wilayah terpencil menjadi kendala serius. Beberapa daerah di Tasikmalaya masih memiliki infrastruktur jalan yang buruk, membuat anak-anak kesulitan mencapai sekolah terdekat.
Permasalahan lain adalah masih adanya lembaga pendidikan nonformal dan pondok pesantren yang belum terdata dengan baik. Banyak santri yang belajar di pesantren tetapi tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, Kementerian Agama telah menyediakan program penyetaraan atau muadalah bagi pesantren, namun implementasinya belum optimal.
“Kemungkinan besar ada lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan. Mungkin karena kesulitan administrasi atau persoalan lain,” ujar Asep dalam keterangan terpisah.
Upaya Penanganan: Satgas hingga Sekolah Rakyat
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk menekan angka putus sekolah. Langkah konkret yang diambil antara lain:
Pertama, pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah yang melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Forum PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Tim ini bertugas melakukan pendataan dan penjangkauan langsung ke rumah-rumah warga.
Kedua, penguatan peran PKBM sebagai jalur pendidikan nonformal. Warga dewasa yang ingin menempuh pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dapat mengakses layanan ini secara gratis.
Ketiga, optimalisasi program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan memberikan akses pendidikan gratis, lengkap dengan sandang, pangan, dan papan melalui sistem asrama.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyebut Sekolah Rakyat spaceman sebagai solusi pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di Kota Tasikmalaya, SR 42 sudah berdiri dengan tiga rombongan belajar, dan pembangunan SR permanen masih dalam tahap penentuan lokasi .
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memprioritaskan anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Penjaringan siswa dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung, bukan pendaftaran terbuka .
Komitmen Target Nasional: 0 Persen Kemiskinan Ekstrem
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Target ambisiusnya adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 .
Dengan menyasar akar masalah kemiskinan melalui pendidikan holistik, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir di keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya membiayai pendidikan, tetapi juga menyediakan kebutuhan dasar siswa sehingga mereka dapat fokus belajar tanpa beban ekonomi.
Harapan ke Depan
Angka putus sekolah 4.400 anak di Tasikmalaya bukanlah sekadar statistik. Ini adalah nyata dari 4.400 mimpi yang terancam padam, 4.400 potensi bangsa yang mungkin hilang. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya.
Dengan kolaborasi yang kuat, target menekan angka putus sekolah hingga ke tingkat terendah bukanlah mimpi di siang bolong. Namun, dibutuhkan komitmen dan aksi nyata, bukan sekadar janji. []
Masa depan Tasikmalaya, dan Indonesia pada umumnya, ada di tangan anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah—atau yang seharusnya duduk di bangku sekolah. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan menggapai mimpi, tanpa terkekang oleh keterbatasan ekonomi dan akses.